• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Peran Pemerintah daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410110066	320 RIZ 43/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (4)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 RIZ 43/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 RIZ 43/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Peran Pemerintah Daerah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	RIZKY SLISTYAWAN ( 170410110066 )

• Penelitian ini berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Studi tentang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan UMKM di Sentra Kerajinan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis mengenai sentra kerajinan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yang masih mengalami permasalahan mengenai kurangnya daya saing UMKM terhadap produk-produk dari negara lain di kawasan Asia Tenggara akibat keterbatasan modal, kemitraan, pemasaran, serta teknologi industri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi selama penelitian. Penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive untuk memudahkan tercapainya data yang diinginkan dari informan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari tiga aspek yaitu regulasi, fasilitasi, dan katalisasi. Dalam hal regulasi, pemerintah daerah masih belum bisa merumuskan peraturan teknis dalam pemberdayaan UMKM. Dalam proses fasilitasi, pemerintah daerah belum mengoptimalkan pelatihan yang berkesinambungan. Dalam proses katalisasi, pemerintah daerah belum mampu membangun iklim usaha secara optimal. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran pemerintah daerah belum optimal dalam upaya pemberdayaan UMKM di sentra kerajinan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya sehingga berdampak pada belum siapnya UMKM di sentra kerajinan Rajapolah untuk bersaing dalam MEA. Saran penulis adalah pemerintah perlu merumuskan regulasi yang sesuai dengan potensi wilayahnya, selain itu pemerintah perlu menambah tenaga ahli fasilitator untuk mampu mengoptimalkan proses fasilitasi, karena dari regulasi yang sesuai dan proses fasilitasi yang optimal akan mampu membangun iklim usaha yang kondusif. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UMKM, Masyarakat Ekonomi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.