• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati Berdasarkan United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170210120098	327 THO 95/2016	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	327 THO 95/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	327 THO 95/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hutan Hukum Internasional UNCBD Keanekaragaman Hayati
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Thoriqon Alkahvy

• Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tanggung jawab yang dilakukan Indonesia terhadap perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati berdasarkan aturan-aturan yang tertuang di dalam UNCBD atau Konvensi Keanekaragaman Hayati. Indonesia telah meratifikasi UNCBD sejak tahun 1994, oleh sebab itu Indonesia memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan berdasarkan UNCBD. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data-data primer maupun sekunder, baik dengan cara wawancara hingga studi literatur. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep tanggung jawab negara, dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa negara memiliki pertanggungjawaban atas perjanjian internasional. Sehingga tindakantindakan yang salah secara internasional harus dimintai pertanggungjawabannya. Dari penelitian ini diketahui bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCBD dan telah menjalankan kewajiban-kewajiban di dalamya, pada kenyataannya degradasi hutan di Indonesia masih saja terus berlanjut, yang tentunya mengancam keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Kenyataan ini tentu berkebalikan dengan apa yang diharapkan oleh konvensi tersebut. Sebagai peserta dari UNCBD, Indonesia bertanggung jawab atas keadaan ini. Terdapat beberapa perbedaan konsep perlindungan yang ada dalam UNCBD dengan peraturan di Indonesia, perbedaan tersebut terletak pada kepentingan nasional Indonesia dengan kepentingan internasional. Dalam UNCBD disebutkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang pelaksana dari ratifikasi UNCBD, sebab dari sekian peraturan yang telah ada belum terdapat pengaturan mengenai pelaksana khusus dari ratifikasi konvensi ini. Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Perjanjian Internasional, Hukum Internasional, Hutan, Keanekaragaman Hayati, UNCBD

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.