Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Peran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam Mewujudkan Kelancaran Berlalu Lintas di Jalan AH Nasution Studi tentang Pembatasan Jumlah Armada Angkutan Kota Cicaheum-Cileunyi


Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan kelancaran berlalu lintas di jalan AH Nasution”. ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    170410090074320 HAM 48/2016Perpustakaan Fisip UnpadTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 HAM 48/2016
    Penerbit FISIP Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 HAM 48/2016
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan kelancaran berlalu lintas di jalan AH Nasution”. Latar belakang penelitian didasarkan pada kondisi yang diamati oleh peneliti mengenai ketidakefektifan jumlah armada angkutan kota (angkot) Cicaheum–Cileunyi. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 1999 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi, Dishub Provinsi Jawa Barat menyediakan armada angkot ditujukan untuk mempermudah transportasi masyarakat umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Akan tetapi, pengaplikasian SK tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi jalan AH Nasution saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka, observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Berbagai kendala dihadapi Dishub Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan peran yang merujuk pada fungsi pemerintah; fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Guna mengatasi kendala tersebut, Dishub Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pembatasan jumlah armada angkot Cicaheum–Cileunyi. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Dishub Provinsi Jawa Barat sudah melakukan peran yang merujuk pada fungsi pemerintah. Hanya saja terdapat kendala pada beberapa fungsi, sehingga membutuhkan peran pemerintah secara signifikan untuk menyelesaikannya. Kata Kunci: Pemerintah, Peran, Fungsi, Angkutan Kota Cicaheum-Cileunyi

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi