• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Koordinasi Antara Pemerintah Kota dan Kepolisian Resort Kota dalam Mengatasi Kasus Begal di Kota Depok Pada Tahun 2014

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 WES 98/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 WES 98/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pemerintah Daerah pemerintah Kepolisian
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Wesly Garnett

• Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak begal yang terjadi di Kota Depok maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis koordinasi yang dilakukan antara pemerintah dan kepolisian dalam menanggapi kasus begal di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi selama penelitian. Penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive untuk memudahkan tercapainya data yang diinginkan dari informan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi antara pemerintah kota depok dan polresta depok dapat dilihat dari lima aspek yaitu aspek komunikasi, aspek kesadaran pentingnya koordinasi, aspek kompetensi partisipan, aspek kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dan aspek kontinuitas perencanaan. Dalam hal komunikasi pemerintah dan kepolisian sudah melakukan komunikasi rutin yang dilakukan demi menjalankan koordinasi antar dua instansi. Dalam hal kesepakatan pemerintah dan kepolisian sudah sepakat membagi perannya masing-masing pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan kepolisian melakukan tindakan hukum. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran pemerintah dan kepolisian belum optimal dalam melakukan koordinasi demi mengatasi kasus begal di kota Depok. Sedikit saran dari penulis adalah pemerintah dan kepolisian perlu meningkatkan komunikasi lebih intens antar dua instansi, dan juga memberikan informasi merata dan menyeluruh kepada setiap jajaran di instansinya masing-masing. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Koordinasi,Pemerintah, Kepolisian

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.