• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Implementasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi di Kawasan Jl. Jakarta)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170110090076	351 AJE/81/2016	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 AJE/81/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xv, 70 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 AJE/81/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi Program
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Ajeng Dzurrotun Nafisah

• Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi di Kawasan Jl. Jakarta)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya halte dan shelter yang tidak digunakan di kawasan Jl. Jakarta. Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal perhubungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di kawasan Jl. Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung di kawasan Jl. Jakarta belum berkaitan dengan aktivitas organisasi dan interpretasi. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) dan kurangnya pemahaman tugas dan peran implementor. Dengan demikian, diperlukannya pemahaman yang lebih mendalam dari Dinas Perhubungan sebagai implementor untuk melakukan implementasi program pembangunan sarana dan prasarana, dan pembenahan struktur organisasi Dinas Perhubungan yang menjalankan program pembangunan sarana dan prasarana. Kata Kunci : Implementasi program, sarana dan prasarana perhubungan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.