• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410110014	320 NUR 49/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (4)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 NUR 49/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 NUR 49/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Koordinasi Pemerintahan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sukabumi, dimana Kabupaten Sukabumi menempati urutan ketiga teratas dengan kasus terbanyak di Provinsi Jawa Barat dan penyelesaian kasusnya secara hukum masih sangat rendah. Dalam mengatasi permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sukabumi dibentuk Gugus Tugas PPTPPO sebagai lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi pustaka, yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi pemerintahan yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas PPTPPO sebagai upaya dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sukabumi tahun 2014, ditinjau dari aspek komunikasi, aspek kesadaran pentingnya koordinasi, aspek kompetensi partisipan, aspek kesepakatan, komitmen dan insentif, serta aspek kontinuitas perencanaan, belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek tersebut dan masih terdapat kendala didalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sukabumi tahun 2014 belum berjalan secara optimal. Maka, Gugus Tugas PPTPPO diharapakan dapat segera memenuhi aspek-aspek yang belum diterpenuhi dan terus dilakukan perbaikan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sukabumi. Kata kunci: Koordinasi pemerintahan, tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas PPTPPO

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.