• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

EVALUASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIJINAN KEPADA CAMAT DIKECAMATANSAGALAHERANG KABUPATENSUBANG DELEGATION OF AUTHORITY PARTIALLY REGENT POLICY EVALUATION IN THE FIELD OF LICENSING TO CAMAT SAGALAHERANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007244	320 Tat e/R.17.74	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Tat e/R.17.74
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xii,; 109 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Tat e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2016
  Subyek	Evaluasi Kebijakan dan Pelimpahan Sebagian Kewenan
  Info Detil Spesifik	Tesis
  Pernyataan Tanggungjawab	Tatang Supriyatna

• Dalam tesis ini, penulis melakukan evaluasi atas kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati di bidang perij inan kepada Camat Sagalaherang, secara khusus penulis ingin mengetahui dan menganalisis 1) apakah pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati di bidang perijinan kepada Camat Sagalaherang Kabupaten Subang telah sesuai dengan tujuan perumusan kebijakan tersebut ? 2) Apakah upaya Kecamatan Sagalaherang dalam mencapai tujuan perumusan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati di bidang perijinan kepada camat di Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang ? Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif, jumlah informan sebanyak 10 orang, dan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam mengevaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat Sagalaherang, diperoleh hasil sebagai berikut : 1) Pengkhususan, meliputi : (a) tujuan kebijakan adalah untuk mendekatkan pelayanan, penguatan institusi Kecamatan; dan meningkatkan PAD; (b) Sasaran kebijakan adalah peningkatan etos kerja dan kinerja aparatur. 2) Pengukuran, meliputi : (a) Pelaksanaan kebijakan belum sesuai dengan tujuan, yaitu perijinan belum dekat dengan masyarakat dan lebih singkat, sehingga belum mencapai target (PAD); (b) Upaya Kecamatan Sagalaherang dalam mencapai tujuan kebijakan belum efektif, karena tidak tercipta kreativitas dan inovasi lokal; belum terkelola secara terpadu, belum tersedianya juknis perijinan, belum efektif dan efisien sesuai budget kecamatan, belum adanya akuntabilitas, belum terciptanya kepastian hukum. 3) Analisis, meliputi : a. Ketidaksesuaian dengan tujuan kebijakan tersebut, disebabkan: (l) belum mampu mendayagunakan kewenangan dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat. (2) belum memberikan kontribusi positif terhadap PAD. (3) belum dapat mendorong perijinan yang mudah, terjangkau dan transparan. (4) belum tegasnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. b. Belum efektifnya upaya Kecamatan Sagalaherang, disebabkan: (1) karena kewenangan tidak spesifikikondisional berdasarkan kondisi objektif/karakteristik kecamatan. (2) Rendahnya pemahaman para kepala desa. (3) Belum adanyajuknis birokrasi level bawah. (4) Belum adanya dukungan pembiayaan APBD. (5) Pelaksanaan akuntabilitas belum efektif. (6) belum adanya pengawasan dan pengendalian perijinan. 4) Rekomendasi, meliputi : a. Untuk mewujudkan kesesuaian terhadap tujuan kebijakan, direkomendasikan: (1) Camat harus pemberikan pelayanan prima dan membangun kepercayaan publik. (2) Penggalian potensi dan pengelolaan PAD. (3) Perlu memiliki SOP yang bermutu. (4) Perlu pengaturan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. b. Untuk mewujudkan upaya Kecamatan Sagalaherang yang lebih baik lagi, direkomendasikan : (1) Perlu kewenangan yang bersifat spesifik/kondisional. (2) Perlu peningkatan pemahaman para kepala desa. (3) Perlujuknis bagi birokrasi pada level bawah. (4) Perlu kemauan politis dari Bupati. (5) Perlu pembinaan dan monitoring. (6) Perlu pengawasan dan pengendalian penegak perda.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.