• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Tanggung jawab dukun bayi dikaitkan dengan program kemitraan kerja antara bidan dan dukun bayi dalam pemberian pertolongan persalinan ditinjau dari menteri kesehatan No. 1464/Menkes/per/x/2010 tentang izin

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007971	344.04 Muh t/R.11.68.2	Perpustakaan Pusat (REF.11.68.2)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	344.04 Muh t/R.11.68.2
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 129 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	344.04 Muh t
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Muhammad Iqbal

• ABSTRAK TANGGUNG JAWAB DUKUN BAYI DIKAITKAN DENGAN PROGRAM KEMITRAAN KERJA ANTARA BIDAN DAN DUKUN BAYI DALAM PEMBERIAN PERTOLONGAN PERSALlNAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR , , 1464/MENKES/PERlXl2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK SASI MANUSIA Muhammad Iqbal 110120150046 Kemitraan kerja antara bidan dan dukun bayi merupakan linan kerjasama antara bidan dengan dukun bayi dalam memberikan pertol ngan persalinan kepada ibu hamil guna meningkatkan derajat kesehatan i u dan bayi. Kemitraan kerja antara bidan dan dukun bayi ini adalah program pem rintah sebagai instrument MQGs-SDGs yang dalam tujuannya adalah menekan inqkat AKI-AKB dengan melibatkan peran bidan juga dukun bayi sebagai mitra wanita dalam pemenuhan hak kesehatannya. Namun dalam pelaksanaannya program tersebut menghadapi kendala-kendala. Hal ini ditandai dengan belum tercapainya target yang ditentukan oleh pemerintah Dengan demikian, timbul permasalahan yang menjadi identifikasi masalah dalam pembuatan tesis ini, yaitu bagaimana akibat hukum dengan diberlakukannya program kemitraan kerja antara bidan dengan dukun bayi dalam pemberian pertolongan persalinan ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan bagaimana tanggungjawab dukun bayi yang membantu proses persalinan berdasarkan kemitraan kerja dengan bidan selaku tenaga kesehatan didasarkan Permenkes Nomor 1464/MENKES/Per/x/2010 tentang izin penyele ggaraan praktik bidan Jo. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi . Tujuan dari penelitian ini adalah guna menjawab permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik penqurnpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianal sis secara yuridis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa akibat hukum dengan diiberlakukannya program kemitraan antara bidan dengan duk n bay" dalam pemberian pertolongan persalinan adalah adanya pembatasan wewenan dukun bayi dalam melakukan pertolongan persalinan, hal ini dikarenakan setia persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan professional (bidan) ata dilakukan bersama-sama dengan dukun bayi sesuai dengan program kemitraan guna menekan AKB-AKI. Selain itu, tindakan pertolongan yang dilakukan oleh dukun bay" tanpa diketahui oleh seorang bidan maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, karena hal tersebut didasarkan pada kompetensi dan wewenang dukun bayi dalam suatu kemitraan yakni hanya sebagai pendamping bidan yang memliki tugas diluar kewenangan bidan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.