• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008030	352.359 824 33 Ded i	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.359 824 33 Ded i
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 329 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.359 824 33
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Ilmu Pemerintahan Implementasi kebijakan, Pengendalian Pemanfaatan R
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Deddy Mizwar

• Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan sebanyak 12 orang dan penentuan Peserta FGD sebanyak 30 orang menggunakan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara, FGD dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi pengamat. Hasil penelitian adalah berikut : Implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat tidak efektif. Tidak efektifnya implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang KBU terkait dengan : Standar kebijakan dan tujuan pengendalian pemanfaatan ruang KBU yang dideskripsikan dalam Perda Provinsi Jabar Nomor 1 Tahun 2008 belum lengkap dan belum rinci seperti yang dideskripsikan dalam Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2016. Sumber daya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang KBU terdiri atas seluruh sumber daya administrasi pemerintahan, sumber daya sosial dan sumber daya lingkungan hidup. Penegakkan kegiatan komunikasi antar organisasi pengendali pemanfaatan ruang KBU terdiri atas aktivitas sosialisasi kebijakan, aktivitas koordinasi fungsional dan koordinasi operasional, dan aktivitas integrasi sumber daya administrasi. Karakteristik lembaga implementasi kebijakan pengendalian pemanfataan kawasan terbentuk dari enam parameter kapasitas kelembagaan yaitu kompetensi dan jumlah staf; perilaku kepemimpinan; kewenangan; kemampuan pembiayaan dan kondisi sarana prasarana; transparansi kinerja sumber daya; dan respon terhadap dinamika kepentingan para pemangku kepentingan. Kondisi ekonomi, sosial, politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian pemanfataan kawasan muncul dari kepentingan sosial ekonomi dansosial politik masyarakat, kepentingan ekonomi pebisnis, dan kepentingan sosial ekonomi dan sosial politik pemerintah. Disposisi implementor adalah fenomena penyimpangan perilaku oknum pejabat atau oknum aparatur yang tidak sesuai dengan standar kebijakan dan tujuan implementasi kebijakan pengendalian pemanfataan ruang KBU.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.