Text
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP REJIM PANGAN INTERNASIONAL PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2009-2014)
Meluasnya krisis pangan global telah membawa isu food security menjadi isu
penting dalam studi Hubungan Internasional. Data statistik dari ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 010040007409 327 Din k Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 327 Din k/R.17.269.5Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017 Deskripsi Fisik xvii, 240 hlm. ; il. ; 29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 327Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik ReferencePernyataan Tanggungjawab Dina Yulianti -
Meluasnya krisis pangan global telah membawa isu food security menjadi isu
penting dalam studi Hubungan Internasional. Data statistik dari FAO menunjukkan
bahwa krisis pangan global tidak disebabkan oleh kurangnya produksi pangan global,
melainkan ketidakmampuan banyak orang dalam mengaksesnya. Distribusi pangan
global diatur oleh Rejim Pangan Internasional dalam kerangka Agreement of
Agriculture di bawah WTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Kebijakan Luar Negeri Indonesia beradaptasi dengan Rejim Pangan Internasional.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari
para informan yang berasal dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian,
Kementerian Perdagangan, organisasi civil society di bidang pangan, serta data dari
dokumen resmi negara, buku, jumal, dan surat kabar.
Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia era Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono melakukan Kebijakan Luar Negeri yang pro-pasar bebas, yaitu
mendorong liberalisasi pasar dan dihapusnya hambatan perdagangan global.
Pemerintah memandang bahwa bergabung dengan Rejim Pangan Intemasional adalah
upaya penting dalam mencapaifood security. Namun Indonesia bersama negara G-33
juga melakukan upaya-upaya diplomatik untuk mengubah sebagian rules dalam
Agreement of Agriculture yang dipandang merugikan negara berkembang.
Karakteristik adaptasi Kebijakan Luar Negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia
adalah acquiescent dan spirited. -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.