Afnila Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2016 id Indonesia

Text

xx, 353 hlm. ; il. ; 29 cm Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tata cara DPR membentuk Undang-Undang diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta dalam Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur tata cara pengambilan keputusan, DPR harus mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Namun dalam praktik pengambilan keputusan DPR sering dijumpai cara pengambilan keputusan khususnya dalam pembentukan undang-undang mempergunakan pemungutan suara terbanyak (voting). Oleh karena itu, perlu dilakukan peneiitian untuk mengetahui cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Penelitian ini meneliti dua permasalahan, yaitu: pertama, Apakah praktik pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan undang-undang sudah sesuai dengan Demokrasi Pancasila: kedua, bagaimana konsep pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan undang-undang. Tujuan Penelitian ini adalah, pertama,menemukan cara pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan demokrasi Pancasila; kedua, menemukan konsep pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan undang­ undang Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal, perbandingan hukum dan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan yang dpergunakan adalah yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kaidah hukum yang berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undangdalam perspektif Demokrasi Pancasila. Kesimpulan yang diperoleh dari peneiitian ini adalah pertama, Cara pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembentukan undang-undang dapat dikatakan sudah sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari praktik pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan musyawarah yang berujung pada pemungutan suara untuk mengambil keputusan. Musyawarah mencapai mufakat ataupun suara terbanyak merupakan dua cara pengambilan keputusan yang dianut dalam demokrasi Pancasila. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat merupakan cara utama dalam pengambilan keputusan. Kedua, bahwa konsep pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Afnila Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif de 348.598 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 348.598 Afn p/R.11.168.1 010040007478 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 348.598 Afn p 20%252Fscan0001.jpg.jpg 58021 2017-12-27 14:22:25 2018-03-07 19:12:43 machine generated