• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KAJIAN HUKUM MENGENAI KRITERIA PENENTUAN BIDANG KREATIVITAS BAGI BEKASI SEBAGAI KOTA KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010/2017		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	010/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 118 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	010/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KOTA KREATIF
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkembangan perekonomian di dunia tidak lagi hanya berbasis kepada komoditi semata melainkan juga menitikberatkan aspek non-fisik yakni berbasis kepada ide dan kreativitas. Oleh karena itu, terdapat konsep baru dalam perekonomian tersebut yang diimplementasikan dengan konsepsi kota kreatif. Kota kreatif merupakan pengelolaan kota yang bertemakan mengembangkan kebudayaan dominan yang menjadi ciri khas daerah tersebut namun masih dirasakan kurangnya sosialisasi untuk masyarakat mengenai kota kreatif membuat pengembangan kota kreatif yang tidak berdasarkan kepada ciri khas daerah atau budaya dominannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian tersebut menggambarkan situasi yang diteliti berupa pemilihan bidang kreativitas tertentu di Kota Bekasi untuk dijadikan tema sebagai kota kreatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif yaitu pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi peratran perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut yakni berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Maka dapat dirumuskan beberapa hal terkait dalam kriteria penentuan bidang yang akan ditetapkan oleh Kota Bekasi untuk memenuhi persyaratan UNESCO guna mendapatkan sertfikasi kota kreatif dilandaskan oleh budaya dominan daerah yang dikaji oleh pihak terkait yang disebut quadruple helix agar dalam pemilihannya sesuai dengan indikator yang diberikan oleh UNESCO. Kemudian untuk mempertegas suatu kota kreatif maka hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menentukan spesifikasi dan memperkuat spesifikasi bidang kreativitas dalam hal sertifikasi kota kreatif ialah meningkatkan eksistensi budaya yang dominan dan didukung dengan adanya perlindungan hukum untuk produk yang dihasilkan dalam hal ini berkenaan untuk menghadapi adanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.