• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  012/2017		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	012/2017
  Penerbit	Fakutas Hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xxii, 121 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	012/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PELAKSANA TUGAS
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam rangka mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang netral serta memberikan kedudukan yang setara bagi semua calon, Pemerintah bersama DPR merivisi Undang-Undang pemilihan kepala daerah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang. Salah satu pengaturan yang direvisi yaitu mengenai syarat bagi calon petahana yang diwajibkan menjalani cuti luar tanggungan negara selama proses kampanye. Guna mencegah kekosongan kekuasaan maka bagi daerah yang kepala daerahnya menjalani cuti luar tanggungan negara karena mencalonkan kembali pada daerah yang sama Menteri Dalam Negeri menunjuk pelaksana tugas, tata cara penunjukan serta tugas dan wewenang Pelaksana Tugas diatur pada Permendageri Nomor 74 Tahun 2016, salah satu daerah tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini membahas beberapa permasalahan yakni mengenai prosedur dan tata cara pelimpahan wewenang kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta serta kedudukan hukum pejabat yang telah dilantik oleh Plt. Gubernur DKI Jakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan secara deskriptif analitis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa Menteri Dalam Negeri melimpahkan wewenang kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta melalui mandat serta kedudukan hukum pejabat yang telah dilantik oleh Plt. Gubernur DKI Jakarta itu sah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui pengujian dan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun pelimpahan wewenang mengenai penggantian dan pengisian pejabat kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta tersebut bertentangan dengan sifat wewenangnya yaitu mandat yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena pelimpahan wewenang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka putusan tersebut dapat dibatalkan melalui pengujian dan putusan pengadilan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.