• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PIHAK TERAFILIASI DALAM PEMALSUAN DATA PADA PROSES AKAD MURABAHAH

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  018/2017	018/017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	018/017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 118 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	018/017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PEMALSUAN DATA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jasa perbankan syariah semakin meningkat. Secara umum, Bank Syariah berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dengan fungsi tersebut, Bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dengan berbagai produk jasa perbankan syariah. Namun masih saja ditemukan tindakan pemalsuan data yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan tertentu. Hal ini terjadi karena Bank belum dapat menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pihak-pihak internal termasuk pula Notaris sebagai pihak terafiliasi Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank terhadap Notaris dan mengkaji tanggung jawab Notaris terhadap Bank atas kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum bersama Bank dan Notaris sebagai Pihak terafiliasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mengkaji bahanbahan kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap Notaris sebagai pihak terafiliasi adalah dengan melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Perjanjian Kerjasama Notaris dan Bank. SOP berperan sebagai acuan dan tolak ukur secara jelas dan terperinci bagi pihak Notaris maupun Bank dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan Syariah. Selanjutnya, Tanggung jawab Notaris terhadap bank atas kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum bersama bank dan nasabah dalam proses akad murabahah adalah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seorang dapat dimintakan pertanggung jawaban jika terdapat unsur kesalahan. Apabila secara hukum ditemukan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Notaris bersama Bank dan Nasabah. Maka, semua pihak yang terlibat berhak dimintai pertanggung jawaban secara renteng atas tindakan yang dilakukan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.