• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENERBITAN PERATURAN DAERAH KOTA KREATIF BEKASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  098/2017	098/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	098/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	098/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KOTA KREATIF
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kota kreatif lebih populer setelah UNESCO menyusun sebuah program Creative Cities Network. Salah satu penentuan kriteria sebagai kota kreatif ialah dengan membuat suatu peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai kota kreatif. Oleh karena itu, kehadiran peraturan ini diaggap penting sebagai landasan atas suatu tindakan maupun perbuatan hukum bagi pihak-pihak terkait dan juga sebagai suatu sarana pembaharuan yang dapat merubah masyarakat agar timbul kreativitas sehingga tercapainya kesejahteraan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis mengenai penerapan atas konsep hukum ekonomi pembangunan, hukum ekonomi sosial dan untuk mengoptimalkan fungsi dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan situasi yang diteliti, berupa pemilihan bidang kreativitas tertentu di Kota Bekasi untuk menjadikannya sebagai kota kreatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teoriteori hukum lain. Analisa data menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, untuk mewujudkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat terkait kota kreatif ialah dengan menerapkan konsep hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Penerapan konsep tersebut harus dicantumkan ke dalam suatu perencanaan pembangunan yakni berupa Perda. Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai pendorong atau pelopor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kreatif agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat melalui pengaturan tentang kota kreatif.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.