• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OLEH PT BUANA SEJAHTERA MULTIDANA SEBAGAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PENGALIHAN PIUTANG DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2015 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  103/2017	103/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	103/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 131 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	103/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENGALIHAN PIUTANG
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pengalihan piutang merupakan salah satu kegiatan usaha dalam perusahaan pembiayaan yang rentan terhadap risiko dan sering dilakukan oleh berbagai perusahaan pembiayaan, salah satunya PT BSM. Untuk itu diperlukannya manajemen risiko sebagai upaya untuk meminimalisasi timbulnya suatu risiko. POJK 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk menerapkan manajemen risiko. Namun dalam kasus ini, PT BSM belum menerapkan manajemen risiko dengan efektif, sehingga timbul kerugian pada PT BSM ketika terjadinya pengalihan piutang. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengkaji penerapan manajemen risiko dan bentuk pengawasan terhadap manajemen risiko yang diterapkan oleh PT BSM ketika terjadi pengalihan piutang. Penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah dengan pedoman wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analistis. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil: Pertama, manajemen risiko yang diterapkan oleh PT BSM ketika pengalihan piutang seharusnya dilakukan dengan dibuatnya SOP sebagai penjabaran dari pelaksanaan perjanjian yang mengacu pada Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, namun hal tersebut belum dilakukan oleh PT BSM. Kedua, pengawasan terhadap manajemen risiko yang diterapkan dalam PT BSM seharusnya dilakukan oleh jabatan tersendiri yang berwenang untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang tahapannya mengacu pada Pasal 6 POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, akan tetapi PT BSM belum memiliki jabatan tersendiri untuk melakukan pengawasan tersebut.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.