• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH(KPR) DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN(SKMHT) DALAM PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN(FLPP) DI PT. BTN CABANG SURABAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PRT/M/2014

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  112/2017	112/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	112/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 132 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	112/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perumahan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam pengikatan jaminan/agunan kredit KPR-BTN Sejahtera terdapat masa tenggang waktu antara saat pertama penandatanganan perjanjian kredit KPR-BTN Sejahtera sampai dengan saat mana kredit KPR-BTN tersebut dinyatakan macet. Kondisi mana dalam masa tenggang waktu tersebut jaminan kreditnya belum diikat secara sempurna oleh Bank, artinya apabila debitur melakukan cidera janji atau terjadi sesuatu terhadap obyek agunan/jaminan (misalnya dilakukan Sita Jaminan atas obyek agunan) pada masa tenggang waktu tersebut, Bank belum mempunyai perlindungan yang cukup untuk mengamankan kreditnya karena dalam hal ini Bank belum mempunyai hak karena Undang-undang Hak Tanggungan untuk menjual barang agunan/jaminan guna pelunasan kreditnya. Namun demikian apabila upaya Bank untuk mengamankan/memperoleh kembali pinjaman/kredit yang telah dikeluarkan dengan eksekusi Hak Tanggungan tidak berhasil, maka tentunya Bank akan melakukan upaya-upaya lainnya di luar eksekusi Hak Tanggungan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP) dengan Pengikatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surabaya dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur dalam KPR Sejahtera apabila kredit macet. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menghubungkan objek penelitian dengan peraturan-peraturan berlaku yang didasarkan pada analisa data, studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa di dalam pelaksanaan perkreditan KPR-BTN Sejahtera di Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Surabaya didasari pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu. Perlindungan hukum bagi Bank antara lain yaitu dengan mengikuti prinsip kehati-hatian, metode 5C, menggunakan perjanjian kredit, penjualan terhadap barang agunan berdasarkan Surat Kuasa untuk menjual yang dibuat oleh debitur, dan menyerahkan piutang yang mana dalam hal ini KPR BTN kepada pihak lain.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.