• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATITA DARI KONSUMSI MAKANAN TAMBAHAN BAYI YANG MENGANDUNG BAKTERI ECOLI DAN KOLIFORM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  114/2017	114/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	114/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 107 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	114/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan konsumen
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kemajuan teknologi telah menimbulkan perubahan cepat dan signifikan pada industri-indusrti yang berada di Indonesia, khususnya industri pangan. Dengan kemajuan teknologi telah membawa dampak yang cukup besar pada perkembangan makanan tambahan instant untuk para batita. Pada hakikatnya pelaku usaha dalam memproduksi pangan harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Namun, karena persaingan usaha yang ketat diantara pelaku usaha kini banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang menimbulkan kerugian kepada konsumen yang mengkonsumsninya, yakni anak Batita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepda konsumen, yakni anak Batita bedasarkan UUPK dan UU Pangan dan menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Batita dari konsumsi makanan tambahan bayi yang tidak layak konsumsi. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar perlindungan hukum terhadap batita yang mengkonsumsi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan. Tahap penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, bedasarkan Pasal 19 UUPK dan Pasal 94 Ayat (1) UU Pangan. Dan BPOM memiliki peran pengawasan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap batita dari pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan yang diambang batas. Bentuk pengawasan BPOM yakni Pre-market evaluation , BPOM wajib memengevalusi mutu dan kemanan yang terdapat didalam makanan tambahan bayi tersebut, bentuk metodenya yakni melakukan uji laboratorium sehingga memastikan bahwa produk makanan tersebut tidak tercemar bakteri E-Coli dan Koliform yang diambang batas sebelum beredar di masyarakat. Serta bentuk (2) Post marketing vigilance, BPOM berperan untuk selalu melakukan inspeksi kepada makanan tambahan bayi yang telah beredar dimasyarakat. Bentuk pengawasan yang terdiri dari berbagai metode, yakni inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk makanan tambahan bayi yang beredar

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.