• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PROVIDER TELEPON SELULER KEPADA PELANGGAN PENGGUNA PASCABAYAR SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA NOMOR SIM CARD YANG SAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA YANG TERKAIT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  138/2017	138/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	138/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 113 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	138/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PROVIDER TELEPON SELULER
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Salah satu tujuan dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi melibatkan dua pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Hubungan antara kedua pihak tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, dengan adanya penerbitan nomor SIM Card yang sama oleh penyelenggara jasa telekomunikasi misalnya. Hal tersebut melanggar UUPK karena seharusnya selama menggunakan jasa telekomunikasi seluruh konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa layanan telekomunikasi yang diselenggarakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha jasa telekomunikasi serta bentuk tindakan hukum bagi konsumen yang hak-hak nya telah dilanggar. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode yuridis normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan primer yang ditunjang dengan wawancara terhadap PT. Indosat, Tbk Cabang Bandung, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dilakukan dengan tahap pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa tindakan penyelenggara jasa telekomunikasi atas penerbitan nomor SIM Card yang sama telah jelas salah atas kelalaiannya dan melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a UUPK, Pasal 17 Huruf a UU Telekomunikasi, dan Pasal 15 PP Penyelenggaraan Telekomunikasi. Tindakan tersebut apabila dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengharuskan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pelanggannya. Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengajukan melalui jalur penyelesaian sengketa melalui BPSK atau gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan kembali hak-haknya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.