• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS PROSES PERIZINAN MENDIRIKAN MINIMARKET DI KABUPATEN BANDUNG PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  154/2017	154/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	154/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xxii, 141 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	154/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENYELENGGARAAN PASAR
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam rangka pembinaan dan penataan pasar tradisional dan minimarket agar para pelaku usaha perdagangan tersebut bisa sama-sama tumbuh dan saling menguntungkan, Pemerintah Kabupaten Bandung merubah proses perizinan mendirikan minimarket dengan mengeluarkan Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar dan mencabut Perda sebelumnya. Dalam Perda tersebut, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan akan diatur dengan Peraturan Bupati. Saat ini, Peraturan Bupati tersebut belum terbentuk dan untuk sementara proses perizinan minimarket mengacu kepada Surat permberitahuan Nomor 511.2/0022/SPP Tahun 2016 perihal ketentuan pendirian minimarket yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Ukm Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG). Penelitian ini membahas beberapa permasalahan yakni kedudukan hukum dari surat pemberitahuan tersebut serta upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemohon izin bilamana minimarket yang sudah beroperasi sebelum Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2016 berlaku, belum memiiliki izin usaha dan diharuskan melakukan permohonan izin usaha dalam waktu 6 (enam) bulan ternyata tidak sesuai dengan kriteria persyaratan mendirikan minimarket yang ditetapkan dalam Perda Nomor 02 Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang dilakukan secara deskriptif analitis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, ditunjang dengan data primer yang diperoleh dengan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini, kedudukan hukum surat pemberitahuan tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan, bukanlah beschikking namun memiliki kekuatan mengikat seperti beleidregels karena dijadikan pelaksanaan Perda Nomor 02 Tahun 2016 dalam hal proses perizinan mendirikan minimarket di Kabupaten Bandung. Maka dari itu, kedudukan hukum dari surat pemberitahuan ini merupakan penetapan semu. Sedangkan upaya hukum yang dapat dipempuh bagi pemohon izin adalah dengan mengajukan kajian terbatas, mengajukan permohonan izin di lokasi lain, dan mengajukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta mengajukan gugatan ke PT.TUN.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.