• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB HUKUM MASSA PENDUKUNG SALAH SATU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN PEMILIHAN 2014 – 2019 ATAS RUSAKNYA TAMAN PATUNG KUDA ARJUNA WIWAHA DI JAKARTA AKIBAT AKSI DEMO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO . 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  164/2017	164/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	164/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 106 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	164/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KETERTIBAN UMUM
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Demonstrasi adalah bentuk dari Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UUD 1945 dan UU No 9 Tahun 1998 juga membatasi hal tersebut guna melindungi hak dan kepentingan orang lain,serta untuk mewujudkan suatu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang bebas dan bertanggung jawab. Permasalahan muncul ketika dalam aksi demonstrasi terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Untuk itu, penulis meneliti bagaimana pertanggungjawaban dari pihak pendemo yang melakukan perbuatan melawan hukum dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat aksi demonstrasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan suatu objek penelitian. Tahap penelitian dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan yang dilakukan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara Normatif Kualitatif. Normatif kualitatif maksudnya adalah penelitian yang dilakukan mencari data yang dihimpun dengan caara mengamati objek penelitian dan didasarkan pada deskripsi proses. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendemo yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya dan dilakukan suatu upaya hukum terhadapnya berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia baik secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata maupun pidana berdasarkan Pasal 170 KUHP. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah penanggung jawab atau koordinator aksi demonstrasi yang tertulis di dalam surat perizinan demonstrasi yang diajukan ke kepolisian sebagai syarat melakukan aksi berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 1998.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.