• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  201/2017	201/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	201/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 126 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	201/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Peradilan Pidana Anak
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kenakalan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, anak nakal disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam menangani ABH diupayakan pendekatan Restorative Justice ( keadilan restoratif ) yang menyelesaikan perkara dengan menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana dan bukan pembalasan. Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu adanya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, dan bagaimana efektivitas sistem Restorative Justice dalam menangani perkara pidana oleh anak . Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris sebagai pendukung untuk melengkapi dan mempertajam pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dengan cara meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian, dan studi lapangan guna menunjang data sekunder melalui wawancara yang selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor media massa, dan faktor kontrol sosial sangat mempengaruhi anak untuk dapat melakukan tindak pidana seperti pelecehan seksual. Restorative Justice pun dirasa belum efektif. Meskipun telah tersedianya Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 4 Tahun 2014 terdiri dari 5 bab yang berisikan mengenai diversi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam peraturan untuk menangani perkara ini, seperti masih dalam proses atau masih berupa rancangan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi, maupun peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dan masih belum meratanya kemampuan penyidik dalam menangani perkara anak. Sarana dan fasilitas seperti LPKA dan LPKS maupun ruangan pemeriksaan khusus untuk menangani perkara anak yang masih dalam tahap pembangunan di beberapa daerah. Tetapi Restorative Justice ini dapat menjadi salah satu alternatif yang baik untuk menyelesaikan perkara anak.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.