• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGALIHAN ASET BUMN (PERSERO) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  231/2017	231/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	231/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 124 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	231/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perseroan Terbatas
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• BUMN merupakan badan hukum yang juga memiliki kekayaan yang terpisahkan dari para organnya. Kekayaan yang dimiliki BUMN dapat dialihkan menurut hukum. Pengalihan kekayaan BUMN harus dilakukan sesuai dengan peraturan tentang BUMN maupun UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kekayaan maupun aset yang dimiliki oleh BUMN sudah seharusnya dijaga dan dikelola dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan apabila terdapat BUMN yang kemudian menyalahgunakan aset yang dimilikinya tersebut. Penelitian dilakukan terhadap pengalihan aset yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero), PT. Pertamina (Persero), dan PT. Pos Indonesia (Persero). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengalihan aset yang dilakukan oleh BUMN (Persero) tersebut sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan mengetahui tanggung jawab direksi terhadap pengalihan aset tersebut ditinjau berdasarkan peraturan tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitiannya terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pertama, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengalihan aset yang dilakukan oleh BUMN (Persero) terdapat pengalihan yang sudah sesuai dan yang belum sesuai dengan peraturan tentang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua, berdasarkan peraturan tentang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada prinsipnya direksi BUMN (Persero) tidak bertanggung jawab untuk seluruh tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, kecuali direksi bertindak secara tidak hati-hati, tidak beritikad baik, atau terdapat benturan kepentingan, maka direksi atau para direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau tanggung renteng.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.