• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150 PK/PID.SUS/2013 TENTANG PERBUATAN PENGAJUAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN TERSANGKA OLEH ADVOKAT MANATAP AMBARITA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  238/2017	238/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	238/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 127 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	238/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Advokat
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Profesi advokat adalah officium nobile, yang berarti profesi yang terhormat. Hal ini merupakan salah satu ketentuan yang diatur di dalam UU Advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya juga dilindungi hak imunitas, yaitu hak yang memberikan kekebalan hukum terhadap advokat saat melakukan pembelaan terhadap klien. Akan tetapi hal ini terkecuali pada Advokat Manatap Ambarita saat membela seorang klien dalam kasus tindak pidana korupsi. Manatap Ambarita bermaksud untuk mengajukan penundaan penyidikan kepada penyidik karena pada hari yang sama dirinya baru mendapatkan kuasa dari kliennya tersebut. Atas tindakannya, Manatap Ambarita dijatuhkan vonis Pasal 21 UU Tipikor karena dianggap menghalang-halangi, merintangi, dan menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung No. 150 PK/PID.SUS/2013 telah tepat berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai hak imunitas advokat dan hak-hak tersangka selama penyidikan serta bagaimanakah batasan hak imunitas seorang advokat dalam menjalankan profesinya dihubungkan dengan putusan tersebut di atas. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu suatu penelitian tentang hukum yang memberi gambaran dan pengetahuan tentang Pasal 21 UU Tipikor, hak imunitas advokat, dan hak tersangka saat penyidikan ditinjau dari UU Tipikor, UU Advokat, KUHP, dan KUHAP. Pengumpulan data lebih ditekankan pada studi kepustakaan berupa kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum dan Putusan Peninjauan Kembali No. 150 PK/PID.SUS/2013 dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara yuridis normatif. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa unsur menghalang-halangi, merintangi, dan menggagalkan dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak terbukti dilakukan oleh Advokat Manatap Ambarita, karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Manatap Ambarita mengajukan penundaan penyidikan dengan tujuan untuk mempelajari berkas-berkas klien yang merupakan kewajibannya sekaligus hak dari kliennya yang merupakan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Selanjutnya hak imunitas seorang advokat wajib dilindungi baik di dalam ataupun di luar proses pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga Putusan Peninjauan Kembali No. 150 PK/PID.SUS/2013 terhadap Advokat Manatap Ambarita tidak mencerminkan keadilan dan etika saling menghormati antar aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya masing-masing.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.