• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Legal Memorandum Dalam Pencabuatan Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Terhadap Pembangunan Kondotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  247/017	247/017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	247/017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 87 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	247/017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENCABUTAN SURAT REKOMENDASI
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• PT Tri Kurnia pada tahun 2013 telah meluncurkan sebuah karya terbaik (Masterpiece) yang diberi nama Kondotel Sahid Cleveland, Kawasan yang dijadikan pembangunan proyek tersebut berada di Kawasan Bandung Utara (KBU), Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016, menyatakan bahwa setiap pihak yang hendak melakukan pemanfaatan ruang di KBU harus memperoleh surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat yang kewenangannya di delegasikan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (BPMPT). Pada tanggal 13 Desember 2016, PT Tri Kurnia Sejahtera menggugat Gubernur Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung karena telah mencabut surat rekomendasi yang telah diterbitkan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat No: 640/Kep.01/17.2.02.4/BPMPT/2016 tertanggal 15 November 2016. Pencabutan surat rekomendasi tersebut didasarkan pada pengaduan masyarakat disekitar daerah pembangunan proyek tersebut dan berdasarkan pengaduan Walhi, yang menyatakan bahwa kawasan tersebut berada pada zona yang tidak boleh adanya pembangunan, berdasarkan aduan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan Walhi mengkaji ulang zona yang dijadikan wilayah pembangunan proyek tersebut, dalam kajiannya ditemukan bahwa adanya perbedaan zona antara Kerangka Rencana Kota (KRK) dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan surat rekomendasi Gubernur dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tidak sahnya pencabutan surat rekomendasi Gubernur tersebut oleh PTUN Bandung. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder sebagai data utama dan dengan menggunakn teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil kajian ini menunjukan bahwa surat rekomendasi merupakan bentuk dari ketetapan tata usaha negara yang menjadi salah satu objek dari sengketa tata usaha negara sehingga dapat diajukan gugatan ke PTUN.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.