• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI GO-JEK DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  273/2017	273/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	273/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 74 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	273/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• PT. GO-Jek berbeda dengan ojek, karena PT. GO-Jek merupakan ojek online yang cara pemesanannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi PT. GO-Jek di smartphone. Selain itu, ojek online ini juga tidak hanya melayani jasa angkutan orang, seperti ojek pada umumnya, melainkan juga melayani jasa angkutan barang, bahkan juga menyediakan jasa layanan pesan antar makanan dan belanjaan di tokotoko. Sehingga, secara keseluruhan, pada aplikasi PT. GO-Jek terdapat empat layanan, diantaranya:Instant Courier yakni layanan pengiriman barang, Transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perubahan perjanjian kemitraan secara sepihak oleh PT. GO-Jek Indonesia dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengemudi PT. GO-Jek terhadap perubahan perjanjian kemitraan secara sepihak dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dengan melakukan studi pustaka dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Data-data kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasakan hasil penelitian ini, pertama Akibat hukum dari perubahan perjanjian yang dilakukan secara sepihak pada perjanjian kemitraan kerja antara PT. GO-Jek Indonesia dan Mitra pengemudi adalah batalnya perjanjian tersebut dikarenakan bertentangan dengan pasal 1320 serta 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata sebagai konsekuensi adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh PT. GO-Jek Indonesia pada perubahan perjanjian sepihak dan Bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. dan kedua Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pengemudi yaitu dapat melakukan mediasi atau musyawarah dengan PT. GO-Jek Indonesia sehingga menghasilkan perubahan kesepakatan atas perjanjian pertama sebelum adanya perubahan sepihak lalu dituangkan dalam addendum perjanjian dan mitra pengemudi gojek dapat menuntut ganti kerugian kepada PT Gojek. Apabila tidak tercapainya kesepakatan didalam mediasi, mitra pengemudi dapat melakukan pembatalan perjanjian melalui mekanisme gugatan pengadilan 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata berkaitan dengan cacat kehendak serta Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berkaitan dengan pelanggaran atas asas itikad baik.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.