• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PRAKTIK PENGGABUNGAN KOPERASI (AMALGAMASI) SEBAGAI LANGKAH MEREVITALISASI KOPERASI DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  411/2017	411/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	411/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 94 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	411/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Revitalization Koperasi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Koperasi merupakan soko guru dari perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu pendukung dalam struktur perekonomian nasional. Dari begitu banyaknya koperasi terdapat banyak koperasi yang tidak aktif. Salah satu cara untuk menanggulangi koperasi yang tidak aktif tersebut adalah dengan cara merevitalisasi koperasi tersebut melalui penggabungan koperasi. Dalam hal ini peran pemerintah menjadi sangat penting yaitu dengan memunculkan peraturan perundang-undangan yang baru terkait perkoperasian, sebab peraturan perundang-undangan koperasi saat ini sudah tidak lagi memadai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penggabungan koperasi dalam rangka ekonomi kerakyatan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan koperasi, dan kendala yuridis penggabungan koperasi sebagai langkah merevitalisasi koperasi berdasarkan perundang-undangan koperasi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder dengan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang ada pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta penelitian hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis serta analisis data yang dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa; Pertama, praktik penggabungan koperasi di Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai dasar pengaturannya dan koperasi yang melaksanakan mekanisme pengggabungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disarankan untuk segera menyesuaikan AD/ART koperasi dengan undang-undang yang berlaku saat ini, seperti yang terjadi pada Koperasi BMT UGT Sidogiri; Kedua, kendala yuridis

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.