• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK KARTEL BAN MOBIL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  290/2017	290/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	290/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 130 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	290/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KPPU , UU No.5/1999, Praktik Kartel, Penegakan Hu
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Hadirnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan perwujudan cita - cita yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945 . Dala m pengaturannya disebutkan, bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU melakukan tugas dan wewenangnya sesuai yang diatur dalam UU No. 5/1999, antara lain menangani kasus - kasus praktik k artel. Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan yang wajar. Praktik kartel dilarang dalam hukum persaingan usaha karena dapat menimbulkan kerugian baik bagi pelaku usaha lainnya maupun, dan yang terutama, bagi masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, ya itu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan data s e kunder yang berkaitan dengan regulasi mengenai hukum persaingan usaha, terutama mengenai praktik kartel dan KPPU dihubungkan dengan pelaksanaan, teori - teori serta literatur yang berkaitan khususnya men genai KPPU . Berdasarkan hasil penelitian, p emenuhan unsur pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999 dilakukan melalui dikumpulkannya bukti - bukti terkait, yang pada awalnya untuk membutikan telah terjadinya praktik kartel digunakan bukti tidak langsung ( circumstantial evidence ). Adapun, dalam penegakan hukum persaingan usaha terkait penanganan kasus praktik kartel , bukti tidak langsung ( circumstantial evidence ) yang digunakan Investigat or dan Majelis KPPU sering tidak diakui oleh hakim di pengadilan dalam upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha akibat perbedaan pemahaman mengenai implementasi UU No. 5/1999 serta belum adanya atura n yang jelas mengenai penggunaan bukt i tidak langsung ( circumstantial evidence ) di Indonesia, memb uat banyak putusan KPPU yang kemudian menjadi berubah atau batal. Namun dalam perkembangannya, bukti tidak langsung ( circumstantial evidence ) telah sedikit diakui dalam kasus praktik kartel ban yang mana pada tingkat banding yang diajukan oleh KPPU, hakim MA mengembalikan seluruh putusan KPPU tersebut seperti semula.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.