Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

IMPLEMENTASI HAK ATAS KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

Manusia seringkali dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang
mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Kemungkinan

  • Tidak ada salinan data

  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    305/017
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    ii, 80 hal, 30 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    305/017
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen , Jaminan Kecelak
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Manusia seringkali dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang
    mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Kemungkinan
    menderita kerugian dimaksud disebut dengan resiko
    . Adanya
    kebutuhan
    untuk
    mengatasi resiko ini melahirkan lembaga asuransi yang merupakan upaya
    mengalihkan atau membagi resiko yang dihadapinya kepada orang lain
    .
    Adapun
    tujuan penelitian ini untuk
    Mengetahui pengaturan hak penyelenggaraan program
    Jaminan Kecelakaa
    n Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara
    sesuai dengan perat
    uran perundang
    -
    undangan terkait dan m
    engetahui
    implementasi program Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Aparatur Sipil
    Negara
    di Indonesia
    .
    Metode pendekatan yang digunakan dalam
    penelitian ini adalah metode
    yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan
    dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan
    -
    peraturan dan literatur
    -
    literatur yang berkaitan dengan permasalahan yan
    g diteliti.
    Dari Hasil penelitian disimpulkan
    bahwa
    di dalam
    pengaturan hak
    penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
    Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang
    -
    undangan terkait dan
    mengetahui implementasi pro
    gram Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi
    Aparatur Sipil Negara di Indonesia
    banyak ke
    lalaian yang mengakibatkan
    kekurangan dalam pen
    gaturan di bidang
    ketenagakerjaan khususnya
    penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, banyak sekali ta
    ta
    at
    uran yang diperbaharui namun just
    tru menimbulkan masalah baru yang
    seharusnya menjadi perampingan dan simplifikasi dari sistem penyelenggaraan
    yang sebelumnya ada

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi