Skripsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Saatini,
kebutuhanakankecantikantubuhsudahmenjadikebutuhan
primer yang harusdipenuhikhususnyaolehkaumwanita.
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 308/2017 308/2017 Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad Tersedia -
Perpustakaan Fakultas HukumJudul Seri -No. Panggil 308/2017Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017 Deskripsi Fisik xv, 142 hal, 30 cm.Bahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 308/2017Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab - -
Saatini,
kebutuhanakankecantikantubuhsudahmenjadikebutuhan
primer yang harusdipenuhikhususnyaolehkaumwanita.
Perubahanpandanganinimengakibatkan industry
kecantikan
sepertiklinikkecantikan
bertumbuhpesatdan
melakukanberbagaic
arauntukmenarikperhatiankonsumen
di Indonesi
a.
B
aru
-
baruiniditemukankasusdimanaterdapatklinikkecantikan illegal yang
menggunakan
dan/ataumengedarkan
sediaanfarmasi
berupakosmetika
dana
latkesehatantanpaizinedardarilembaga yang berwenang. Hal
initentutidaksesuaidenganperaturanperundang
-
undangan yang ada
di
Indonesia yang
telahmengaturbahwakosmetikadanalatkesehatandapatdiedarkanhanyaset
elahmendapatkanizinedardari B
POM danKementerianKesehatan.
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuidanmenganalisisperlindunganhuku
mdantanggungja
wabpelakuusahaterhadapkonsumen y
ang
menderitakerugianakibatpenggunaansediaanfarmasiberupakosmetikadan
alatkesehatantanpaizinedar.
Metodependekatan yang
digunakandalampenelitianiniadalahdenganmenggunakanpendekatan
yuridi
s
normative
, yaitu
s
uatumetodependekatan yang
menekankanpadailmuhukumdan
jugaberu
s
aha menelaahkaidah
-
kaidah
yang berlaku di ma
s
yarakat.
S
pe
s
ifika
s
ipenelitian yang
digunakanadalahmetode
de
s
krip
s
ianaliti
s
yaitumemaparkan
s
itua
s
iuntukmemperolehgambaranmeng
enaikeadaanmelalui data yang diperolehdanmenganali
s
i
s
data
ter
s
ebutuntuk
memperolehke
s
impulan
.
Pen
elitianinimenunjukkanbahwa
perlin
dunganhukum
terhadapkonsu
men yang dirugikanaki
batpraktikklinikkecantikani
legal yang
menggunakan
dan/ataumengedarkan
sediaanfarmasiberupakosmetikadana
latkesehatantanpaizinedar
belum optimal karenalemahnya
pengawasandari
BPOM
danKementerianKesehatanterkaitdenganperedara
nkosmeti
k
a
danalatkese
hatantersebut. Selainitu,
UU Kesehatandan UU
PerlindunganKonsumentelahmengaturmengenai
bentukpertanggungjawab
anpelakuusahaterhadapkonsumen yang
dirugikanakibatpenggunaandan
/atauperedarankosmetikadanalatk
esehata
ntanpaizinedarsecaraperdata, administratifmaupun
pidana -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.