• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERATURAN MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  315/2017	315/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	315/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 110 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	315/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Keputusan, Diskresi, Pengadilan Tata Usaha Negara
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah melalui pejabat tata usaha negara harus selalu berpedoman pada peraturan Perundang - Undangan, namun seiring dengan perkembangan masyarakat terkadang peraturan Perundang - Undangan tidak dapat mengakomodir kebu tuhan masyarakat. Oleh karena itu, pejabat tata usaha negara diberikan wewenang istimewa untuk dapat bertindak secara bebas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengatasi permasalahan yang timbul, wewenang istimewa tersebut dikenal dengan istilah frei es ermessen atau diskresi hal mengenai diskresi kemudian diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan diskresi tersebut dapat berupa keputusan tata usaha negara, dengan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara maka sangat mungki n keputusan yang berasal dari diskresi tersebut digugat kemudian diuji. Pengujian keputusan yang berasal dari kewenangan diskresi sudah seharusnya berbeda dengan pengujian keputusan biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekata n yuridis - normatif yang dilakukan secara deskriptif analitis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pengadilan tata usaha negara belum menggunakan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu alat dalam menguji keputusan tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang secara langsung untuk membat alkan ataupun mencabut keputusan tata usaha negara .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.