• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK YANG TIDAK BERIZIN DIKAITKAN DENGA N PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/20/PBI/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  423/2017	423/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	423/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 93 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/20/PBI/2016 TENTAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Demi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, salah satunya Bank Indonesia perlu menjaga transaksi penukaran valuta asing. Sehingga perlu adanya pengawasan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh pemerintah melalui izin kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/Pbi/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Tentang KUPVA BB setiap pelaku usaha penukara n valuta asing harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengawasan Bank Indonesia terhadap KUPVA BB tidak beriizin dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan bentuk tanggungjawab KUPVA BB tidak berizin kepada konsumen yang mengalami kerugian. Metode yang digunakan adalah metode spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis . Pen dekatan yang digunakan adalah yuridis normatif . Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan ad alah studi dokumen atau kepustakaan . Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan Bank Indonesia terhadap KUPVA BB tidak berizin meliputi Market Intelligence / Pemetaan Koordinasi dengan wilayah setempat, Mengumpulkan Pelaku Usaha, dan meminta pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya , namun hal ini belum tercantum pada PBI No.18/20/PBI/2016. Perihal tanggungjawab KUPVA BB tidak berizin kepada konsumen yang men galami kerugian hal ini didasarkan kepada pasal 1365 KUHPerdata dimana KUPVA BB tidak berizin dapat dikategorikan sebagai pe rbuatan melawan hukum sehingga dapat dimintakan penggantian kerugian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.