• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

HUBUNGAN HUKUM ANTARA APOTEKER DAN DOKTER DALAM TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESALAHAN PENGOBATAN ( MEDICATION ERROR ) KEPADA PASIEN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG N OMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHAT AN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  003/2018	003/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	003/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 124 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hubungan hukum, kesehatan , kesalahan pengobatan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pelayanan kesehatan yang optimal tidak lepas dari peran tenaga kesehatan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan menyebabkan kerugian bagi pasien seperti kesalahan pengobatan. Tujuan dilakukan penulisa n ini untuk mengetahui hubungan hukum antara apoteker dan dokter serta tanggung jawab apoteke r yang terbentuk apablia terjadi kesalahan pengobatan. Metode yang digunakan adalah metode spesifika si penelitian yaitu deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersie r. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitia n, diketahui bahwa hubungan hukum antara apoteke r dan dokter merupakan perikatan yang didasarkan oleh undang – undang. Hubungan hukum tersebut timbul dalam pelayanan resep dokter dan kedua belah pihak mempunya i hak dan kewajiban masing – masing dalam pelayanan kesehatan yang diatur pada Undang – Undang No mor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang – Und ang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Ke sehatan dan peraturan perundang – undangan lainnya . Dengan adanya hubungan hukum ini , maka menimbulkan akibat hukum bagi apoteker yang melakukan kesalahan pengobatan karena pembacaan resep dokter yang keliru karena tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada dokter penulis resep, sehingga t anggung jawab kesalahan pengobatan tersebut akan dipenuhi oleh apoteker secara administrasi, perdata dan pidana maupun tanggung jawab profe si .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.