• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PELAKSANAAN PENCAIRAN BANK GARANSI DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/ JASA DITIN JAU BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN SKRIPSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  216/2015	216/2015	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	216/2015
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	x, 146 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	jaminan pihak ketiga dari pihak perbankan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Bank Garansi merupakan jaminan pihak ketiga dari pihak perbankan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU Perbankan. Sifat unconditional dalam pencairan bank garansi menjadikan bank garansi sebagai salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa seperti yang disyaratkan dalam PERPRES Pengadaan Barang/Ja sa. Pelaksanaan pencairan bank garansi yang bersifat unconditional ini haruslah dilaksanakan denga n penerapan prinsip kehati - hatian bank agar tidak merugikan para pihak dalam pelaksanaannya. Penerapan prinsip kehati - hatian dalam pencairan bank garansi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa menarik untuk diteliti, apakah dalam praktiknya bank telah men erapkan prinsip kehati - hatian dalam pelaksanaannya . Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menyusun data yang diperoleh secara kualit atif dengan analisis non - statistik dan bertitik tolak pada norma - norma, asas - asas, dan Peraturan Perundang - Undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Permasalahan dibahas tanpa menggunakan rumus maupun angka, data primer dan data sekunder yang diperole h dari hasil penelitiaan disusun dengan teratur dan sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Praktik pelaksanaan pencairan bank garansi dalam kegiatan barang dan jasa, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan, yaitu p elanggaran terhadap batas waktu pelaksanaan pencairan bank garansi yang diatur dalam S EBI 23/7/UKU th 1991 Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank yang merupakan salah satu indikasi bahwa bank dalam hal ini terkesan tergesa - gesa dan tidak menerapkan prinsip kehati - hatian dengan baik dalam pelaksanaan pencairan bank garansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian bagi bank itu sendiri dan bagi principal sebagai nasabah. Penerapan perlindungan hukum bagi princ ipal sebagai nasabah bank garansi dalam kenyataannya tidak dapat menyelesaikan permasalahan pencairan bank garansi dengan baik karena bank tetap memilih jalur litigasi dalam penyelesaian masalah ini

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.