• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG GREEN PRAMUKA CITY TERKAIT PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN MILIK PENGHUNI DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  047/2018	047/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	047/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii,125 hal,30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Rumah Susun, Kepemilikan Unit Satuan Rumah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Rumah susun merupakan solusi alternatif untuk menangani masalah keterbatasan lahan yang ada di DKI Jakarta. Dengan didirikannya perumahan secara vertikal tentu tidak memerlukan lahan yang cukup besar untuk penghuni yang cukup banyak. E ra modern s aat ini rumah susun atau apartemen dinilai memiliki nilai tambah karena letaknya yang strategis karena biasanya berada di pusat kota, memiliki fasilitas - fasilitas tambahan yang menunjang kehidupan penghuninya serta kemudahan dalam hal pengelolaan. Tujuan p enelitian yakni memperoleh pe ngetahuan, pemahaman dan analisis mengenai mengenai tanggung jawab yang seharusnya dilakukan pengembang apartemen atas perbuatan belum diserahkannya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun milik penghuni sesuai dengan bata s waktu yang diperjanjikan Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam membahas permasalahan yang diajukan, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, disampi ng juga berusaha menelaah kaidah - kaidah hukum yang berlaku di masyarakat . Tanggung jawab hukum pengembang Apartemen Green Pramuka City yang belum menyerahkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun milik penghuni adalah dengan melaku kan upaya pengajuan permohonan Sertifikat Laik F ungsi kepada Gubernur , a pabila pemenuhan prestasi tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat tanggung jawab yang dapat dilakukan pihak pengembang adalah dengan melakukan ganti rugi. Apabila tidak ada itikad baik da ri pengembang pihak pengembang dapat dijatuhi hukuman berupa pencabutan status badan hukum. Tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh penghuni apartemen agar pengembang Green Pramuka City bertanggungjawab adalah dengan jalur ligasi. .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.