• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENDEKATAN RULE OF REASON MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TA HUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT E K MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBUKTIAN KPPU TERHADAP PRAKTIK KARTEL DAGANG DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  52/2018	52/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	52/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 103 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Rule of Reason, Persaingan Usaha, KPPU , Kartel.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Terdapat dua jenis pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha untuk mengetahui apakah suatu tindakan melanggar UU No. 5 Tahun 1999, yaitu pendek a tan per se illegal dan rule of reason . Pendekatan rule of reason adalah penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan – alasan dilakukannya suatu tindakan oleh pelaku usaha . Terkait dengan perumusan kartel dalam UU No. 5 199 9, kartel diperiksa menurut prinsip rule of reason. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan rule of reason yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 pada saat proses pembuktian prakti k kartel dagang dalam persaingan usaha serta m en ganalis i s akibat hukum terhadap putusan KPPU yang menggunakan pendekatan rule of reason dalam pembuktian kasus praktik k artel . Metode yang digunaka n adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah penel itian kepustakaan yang berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif Berdasarkan hasil peneli tian, pertama , diketahui bahwa penerapan pendekatan rule of reason merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada beban pembu ktian dan analisis dampak dan dalam menangani perkara kartel, rule of reason ditempuh dengan langkah – langkah membuktikan bahwa al asan – alasa n dari pelaku usaha yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 sebagai sesu atu yang tidak dapat diterima. K edua sangat sulit ditemukan bukti langsung dalam perkara kartel sehingga KPPU dalam membuk tikan kartel dengan pendekatan rule of reason sering menggunakan bukti tidak langsung yang berakibat dapat dibatalkannya putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri dengan dasar kedudukan alat bukti tersebut menjadi tidak kuat, karena tidak ada dasar hukum yang me ngaturnya .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.