• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3002 K/PDT/ 20 1 5 TEN TANG KEABSAHAN PERJANJIAN TUNTU TAN NAFKAH YANG DIBUAT SEBELUM PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  54/2018	54/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	54/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 98 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Syarat - syarat sahnya suatu perjanjian diatur di
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya . Syarat - syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 K itab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) . A pabila syarat - syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum . Dalam praktek di masyarakat sebagaimana yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/PDT/2015 , terdapat pasangan suami istri yang d alam masa ikatan perkawinan membuat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris da n dituangkan di dalam Akta Notaris Nomor 72, isinya menyangkut tuntutan nafkah hidup untuk anak dan dimintakan selama seumur hidup yang diajukan oleh istri kepada suami a pabila kelak terjadi perceraian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/PDT/2015 menyatakan bahwa perjanjian tuntutan nafkah tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu syarat sebab yang halal yang diatur di dalam Pasal 1320 K itab Undang - Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) . Tuju an peneli ti an ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hukum P utusan Mahkamah Agung tentang keabsahan perjanjian tuntutan nafkah dan akibat hukum perjanjian tersebut ditinjau dari K itab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian yang digunakan adalah metode pe ndekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan , yaitu peraturan perundang - undangan, t eori - teori hukum, dan pendapat - pendapat para sarjana hukum terk emuka . Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori - teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanji an tuntutan nafkah yang dituangkan di dalam Akta Nomor 72 tidak sah secara hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdata , yaitu sebab yang halal (syarat objektif) . I si perjanjian yang menyangkut tuntutan nafkah hidup untuk anak yang dimintakan selama seumur hidup bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan yang mengatur jangka waktu pembayaran biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak s ampai anak itu dewasa, kawin atau dapat berdiri sendiri . Akibat hukum yang tepat dari perjanjian tuntutan nafkah yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berupa syarat objektif sebab yang h alal adalah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum , sebagaimana diatur di dalam Pasal 1254 KUHPerdata

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.