• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF ATAS PERALIHAN KEPADA PIHAK KETIGA YANG MELANGGAR HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (ANALISIS KASUS JUAL BELI TANAH WAKAF UNTUK MEMPERLUAS TANAH WAKAF)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  062/2018	062/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	062/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 110 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	wakaf, perlindungan wakaf, jual beli wakaf
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Skripsi ini meneliti terhadap kasus jual beli tanah wakaf dengan tujuan untuk memperluas tanah wakaf. Tanah wakaf yang telah diberikan kepada nazhir pada saat itu terjadi secara lisan dan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Tanah wakaf tersebut tidak dapat didaftarkan karena tidak adanya Akta Ikrar Wakaf. Tanah wakaf yang tidak didaftarkan, tidak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah melalui undang-undang. Tanah wakaf yang tidak terdaftar dengan mudah dijual oleh nazhir pengganti nazhir terdahulu, dengan alasan untuk memperluas tanah wakaf. Selain bertjuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum tanah wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis boleh tidaknya tanah wakaf diperjualbelikan untuk memperluas tanah wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-undang Wakaf. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam bentuk deskriptif analitis. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah dengan pedoman wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, yaitu pertama perlindungan hukum tanah wakaf menurut Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dapat dilindungi dengan cara didaftarkannya tanah wakaf sesuai prosedur dalam Undang-undang Wakaf, dan peraturan lebih lanjutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya. Kedua, pada dasarnya penjualan harta benda wakaf baik oleh nazhir atau pihak-pihak yang terkait dalam perwakafan tersebut, dilarang oleh Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat pengecualian dengan istilah ruislag terhadap harta benda wakaf dalam Pasal 41 Undang-Undang Wakaf, dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Hukum Islam dan Undang-undang dengan ketentuan yang berlaku.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.