• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI BANKIR DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  072/2018	072/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	072/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 117, 30 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Bank, Bankir, Sertifikasi, ASEAN Banking Integrati
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) mengharuskan para tenaga kerja khususnya bankir memiliki sertifikat sebagai persyaratan agar dapat bekerja. Sertifikasi kompetensi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagi bankir diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Untuk itu penerapan sertifikasi bankir di Indonesia harus dilaksanakan agar para bankir dapat bersaing dengan Tenaga Kerja Asing baik di Indonesia maupun negara ASEAN lainnya dan tidak melawan hukum. Namun pelaksanaan dari sertifikasi ini belum berjalan secara efektif dan terdapat beberapa pelanggaran dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah metode spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepusatakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi dari pelaksanaan sertifikasi bankir adalah meningkatkan kompetensi bankir. Jika terlaksana dengan baik, maka status bankir telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi persyaratan ASEAN Banking Integration Framework. Bank perlu menerbitkan peraturan internal perihal sanksi bagi bankir yang belum melakukan sertifikasi. Hal ini dilakukan agar para bankir terhindar dari konsekuensi baik dari sisi hukum maupun tuntutan pihak lain dan guna menjaga kewenangan mereka dalam bekerja. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini juga diperlukan untuk menerbitkan sanksi yang lebih tegas agar pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan dengan layak.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.