• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERINDIKASI DITELANTARKAN OLEH PT. GOLDEN PRIVATE HAVEA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  110/2018	110/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	110/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 133 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	terdapat tanah terindikasi terlantar
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki tanah terluas. Dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi, terdapat tanah terindikasi terlantar seluas 12.652,8 Ha, dan salah satunya yaitu PT. Golden Private Havea yang termasuk kedalam ke dalam tanah yang terindikasi terlantar dengan status haknya yaitu Hak Guna Usaha. Banyaknya tanah yang terindikasi terlantar tersebut, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang Hak dan harus segera ditetapkan sebagai tanah terlantar serta harus adanya penertiban agar tanahnya dapat didayagunakan kembali, mengingat tanah memiliki fungsi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran BPN dalam menentukan HGU PT. Golden Private Havea yang menjadi objek tanah terlantar, serta untuk mengetahui implementasi dari PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar terhadap HGU PT. Golden Private Havea yang terindikasi ditelantarkan. Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analistis, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, serta wawancara pada aparat yang berwenang. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peran BPN dalam menentukan HGU PT. Golden Private Havea sudah sesuai dengan syarat-syarat pemberian dan penentuan hak, karena telah memenuhi syarat dengan sesuai maka berhak mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usaha sampai pada tahun 2024. Selain itu, implementasi dari PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam praktek dipangan belum diterapkan secara optimal. Berdasarkan fakta pada tanah milik PT. Golden Private Havea merupakan tanah yang terindikasikan terlantar, menunjukkan bahwa tidak dimanfaatkannya tanah tersebut, dengan demikian harus dilakukan dengan koordinasi bersama-sama instansi lain yang terkait, guna meminimalisir permasalahan setiap permasalahan dibidang pertanahan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.