• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  111/2018	111/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	111/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	vi, 140 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Prinsip Kehati-hatian, kredit, manajemen risiko, B
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dewasa ini lembaga perbankan semakin berinovasi dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, salah satunya adalah fasilitas kredit dengan jaminan sertifikat pendidik yang diberikan oleh BPR. Pada praktiknya jenis kredit ini tidak luput dari adanya risiko-risiko dikarenakan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dengan baik, salah satunya adalah penerimaan sertifikat pendidik palsu sebagai jaminan kredit. Undang-Undang Perbankan dan POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR menyatakan bahwa penerapan menajemen risiko merupakan salah satu upaya dalam penerapan prinsip kehatihatian bank sehingga harus dilaksanakan seefektif mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik oleh BPR dan upaya penyelesaian kredit macet pada kredit dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik yang telah diagunkan pada bank lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis menggunakan data dan teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan perbankan, dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah dengan pedoman wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil: Pertama, BPR dirasa belum menerapkan manajemen risiko sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada kegiatan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik secara komprehensif, apabila pada pelaksanaanya dikemudian hari menimbulkan kredit macet. BPR sebagai sebuah lembaga perbankan perlu membuat SOP tentang prosedur pelaksanaan manajemen risiko itu sendiri dan membentuk komite manajemen risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR. Kedua, penyelesaian kredit macet dengan jaminan sertifikat pendidik yang telah diagunkan pada bank lain adalah BPR penerima jaminan sertifikat pendidik palsu tetap berhak untuk menerima pelunasan angsuran kredit dari debitur, sehingga berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang debitur sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.