• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

“PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEMPADAN REL KERETA API DIKAITKAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG”

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  115/2018	115/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	115/2018
  Penerbit	Fakulas Hukum Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 100 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penegakan Hukum, Bangunan, Tata Ruang
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Maraknya bangunan liar (illegal) di sempadan rel kereta api merupakan salah satu pelanggaran, yang menyalahi peraturan penataan ruang kawasan lindung yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Salah satunya terdapat pada kawasan jalan Sunda serta jalan Gudang Selatan, Kota Bandung. Adanya bangunan di atas sempadan rel kereta api ini selain menyalahi penataan ruang juga mengganggu aktifitas kereta api serta membahayakan warga itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Spesifikasinya bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan serta penelitian lapangan atau wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanah di sempadan rel kereta api di Jalan Sunda, Gang Kebon Pisang, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung dan Jalan Gudang Selatan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh PT. KAI (tanah pemerintah). Pada saat ini, tanah tersebut ditempati oleh warga secara illegal dan menyalahi tata ruang. Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana. Terhadap warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.