• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI HUNIAN LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  128/2018	128/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	128/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 75 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kebebasan berekonomi merupakan hak setiap warga negara. Dalam perkembangannya di Indonesia, bertambahnya penduduk mengakibatkan bertambahnya nilai ekonomis kebutuhan hidup. Hal tersebut didukung dengan semakin meningkatnya harga tanah di tanah air, serta sulitnya memiliki hunian yang layak. Masyarakat Indonesia banyak yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang tinggi, hasilnya banyak masyarakat terpaksa menjadi buruh kasar demi menghidupi keluarga sehari-hari. Tabungan Perumahan Rakyat diresmikan sebagai pengganti Pengelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. UU Tabungan Perumahan Rakyat hadir menjadi solusi sekaligus tantangan bagi masyarakat dalam waktu yang bersamaan, yaitu terbantunya pihak pekerja kecil hingga menengah untuk dapat memiliki hunian yang layak. Penulisan usul penelitian ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normative dengan metode deskriptif analitis, yaitu menitikberatkan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perudang – undangan terkait hukum perdagangan Indonesia, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara yang selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pegawai dan peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang merasa dirugikan adalah dengan membuat laporan pengaduan kepada Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil bagian whistle blower. Seluruh pegawai Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dijamin tetap akan mendapatkan pekerjaan di Badan Tabungan Perumahan Rakyat, namun harus melepas status kepegawaiannya. Setiap peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan dananya kembali, akan mendapatkan dananya secara bertahap setelah Bank Btn menyelesaikan pembukuannya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.