• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PROPERTI (DEVELOPER) SEBAGAI PIHAK PENGELOLA SEMENTARA DALAM PENARIKAN IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (IPL) PADA UNIT APARTEMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  146/2018	146/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	146/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 91 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	rumah susun atau apartemen
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Berbagai pembangunan banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, salah satunya adalah dengan membangun rumah susun atau apartemen. Selain melakukan pembangunan atas gedung apartemen, developer juga berwenang untuk mengelola IPL apartemen.. Pengelolaan apartemen tersebut dilakukan secara sementara selama masa transisi yang ditentukan. Faktanya, tidak jarang developer melewatkan batas masa yang ditentukan tersebut, sehingga disinyalir dapat menimbulkan kerugian bagi para pemilik apartemen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik atas pengelolaan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) apartemen serta tindakan hukum yang dapat dilakukan ketika timbul permasalahan atas penarikan IPL oleh developer yang melewati batas masa transisi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta, situasi dan kondisi objek penelitian yang diteliti dalam hal ini mengenai tanggung jawab developer sebagai pihak pengelola sementara dalam penarikan IPL pada unit apartemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlindungan hukum terhadap para pemilik atas pengelolaan IPL apartemen oleh developer yang melewati batas masa transisi jika ditinjau dari UURS dan UUPK adalah dengan adanya permintaan pertanggungjawaban secara profesional yang dapat diberikan oleh developer terhadap konsumennya. Kedua, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik atas penarikan IPL apartemen yang melewati batas masa transisi adalah dengan penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi dan non litigasi. Cara litigasi yaitu melakukan penuntutan gugatan class action melalui peradilan umum, sedangkan non litigasi yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sesuai UURS, tuntutan yang dilayangkan dapat ditujukan kepada pihak yang bersalah yaitu developer agar mendapatkan sanksi secara administratif, antara lain berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian tetap, atau bahkan pencabutan izin usaha.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.