• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DISERTAI LAPORAN HASIL PENELITIAN DARI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  161/2018	161/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	161/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 122 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, P
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Skripsi ini membahas tentang alasan yang mendasari hakim untuk memutuskan perkara pidana anak tanpa adanya hasil laporan penelitian dari pembimbing kemasyarakatan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari eksekusi putusan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan dan putusan menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak mempertimbangkan hasil laporan penelitian tersebut. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan perkara anak karena menjelaskan profil anak yang bermasalah dengan hukum sebelum melakukan tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif didasarkan atas kepustakaan atau data sekunder dan kejadian langsung di pengadilan negeri. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu, menggambarkan dan menganalisis itu sendiri. Tahap penulisan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mendasari hakim untuk memutuskan perkara anak tanpa disertai hasil laporan penelitian kemasyarakatan adalah karena laporan penelitian kemasyarakatan belum selesai dibuat, litmas dapat digantikan dalam pemeriksaan persidangan oleh hakim dan hakim berpedoman terhadap asas peradilan cepat. Oleh karena itu akibat hukum dari eksekusi putusan yang tidak disertai litmas adalah putusan menjadi batal demi hukum menurut UU SPPA, untuk menghindari putusan batal demi hukum perkara diperiksa ulang atau putusan diperbaiki oleh pengadilan yang berwenang.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.