• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH SESEORANG TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PEMILIK OBJEK YANG SAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  167/2018	167/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	167/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 93 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tanah begitu penting bagi kelangsungan hidup masyarakat sehingga diperlukan pengaturan dalam perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah, oleh karena itu pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Hubungan hukum antara orang dan tanah akan mempunyai jaminan dan kepastian hukum ketika pemegang hak mempunyai tanda bukti hak yang diakui oleh negara. Untuk mendapatkan tanda bukti ini, maka pemegang hak harus mendaftarkan haknya kepada instansi yang ditunjuk untuk mengeluarkan tanda bukti tersebut. Dalam tinjauan ini, penulis akan menganalisa tentang penguasaan tanah dan bangunan yang tidak ditempati oleh pemilik tanpa Persetujuan d ari Pemilik yang Sah ditinjau dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pera turan Dasar Pokok - Pokok Agraria dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik yang sah terhadap tanah dan bangunan yang dikuasai oleh orang lain tanpa persetujuan ditinj au dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu men ggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis, secara faktual serta secara akurat dari objek penulisan itu sendiri. Tahap penulisan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data penelitian ini normatif kualitatif. Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa p enguasaan tanah dan bangunan milik Supardi oleh Warga A tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata . Perbuatan Warga A tersebut melakukan penguasaan tidak memiliki alas hak atas tanah sebagaimana Pasal 2 Perppu No. 51 tahun 1960 Undang - Undang tentang Larangan Pemakain Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya jo. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria jo. Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perda ta , serta t indakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemilik yang Sah Terhadap Tanah dan Bangunan yang Dikuasai Oleh Orang lain Tanpa Persetujuan adalah Upaya damai meliputi mediasi dan negosiasi untuk menemukan win - win solution, dan mengajukan Gugatan Perda ta yang mana prosesnya dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.