• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA DI KAMPUNG BADEGA DESA CIPANGRAMATAN KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI TAP MPR NOMOR IX TAHUN 2001 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  192/2018	192/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	192/2018
  Penerbit	: Fakultas Hukum Unpad., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 104 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat agraris. Oleh sebab itu, tanah harus diperhatikan dan dipergunakan sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyat . Saat ini, Pelaksanaan redistribusi tanah se dang massif dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya yang terjadi di Kampung Badega Desa Cipangramatan Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini antara lain untuk menganalisis dan memahami mekanisme pelaksananaan redistribusi tanah bekas hak guna usaha ditinj au dari TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 dan PP Nomor 11 Tahun 2010 serta mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan redistribusi tanah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hu kum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan redistribusi tanah bekas hak guna usaha di Kampung Badega Desa Cipangramatan Kecamatan Cikaja ng Kabupaten Garut . Selain daripada itu t eknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa : Pertama , mekanisme pelaksanaan redi stribusi tanah bekas hak guna usaha di Kampung Badega D esa Cipangramatan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, terdiri dari ; 1) Tahap Perencanaan, 2) Pelaksanaan, dan 3) Akses Reform . Kedua, kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah tersebut adalah kurangnya kesadaran hukum dan kepekaan pemilik hak atas tanah atas pentingnya pemanfaatan dan penggunaan tanah sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberian haknya dan rencana tata ruang serta ketidaktahuan masyarakat atau para pemilik tanah terhadap keberadaan peraturan perundang - undangan yang melarang penelantaran tan ah .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.