• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OLEH AWAK MOBIL TANGKI DI PT PERTAMINA PATRA NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  196/2018	196/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	196/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 106 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dinamika polemik dalam hukum ketenagakerjaan beragam yang salah satunya mengenai outsourcing. Kondisi perekonomian yang semakin ketat membuat para pengusaha untuk melakukan strategi untuk semakin bersaing di bidang usahanya masing - masin g . PT Pertamina Patra Niaga m enyerahkan sebagian pekerjaan yakni distribusi BBM yang mana dilaksanakan oleh Awak Mobil Tangki (AMT) selaku tenaga kerja outsourcing dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan kegiatan pokok sampai de ngan ja m kerja para AMT yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan distribusi BBM yang dilakukan tenaga kerja outsourcing AMT dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Metode penelitian yang d igunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan berdasarkan fakta - fakta yang berhubungan dengan distribusi bbm yang dilakukan oleh awak mobil tangka di PT Pertamina Pa tra Niaga ditinjau dari beberapa peraturan perundang - undangan terkait serta menggunakan t eknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga belum memiliki legalitas mengenai pemisahan kegiatan inti atau penunjang perusahaan sehingga kegiatan distribusi B ahan B akar M inyak yang dilakukan AMT dapat dikatagorikan sebagai kegiatan pokok perusahaan yang memiliki akibat hukum beralihanya hubungan kerja kepada pemb eri kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (8) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan model perjanjian kerja antara AMT dengan penyedia jasa pekerja yakni PT Garda Utama Nasional didasarkan PKWT tanpa menggunakan prinsip Transf er Of Undertaking Protection Of Employment (TUPE) sehingga membuat model perjanjian kerjanya harus didasarkan PKWTT sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU - IX/2011

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.