• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN ANAK PELAKU DENGAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  202/2018	202/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	202/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	vi, 124 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pencabulan anak merupakan perbuatan pidana yang merupakan penyimpangan moral dan pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masayarakat. T idak sedikit dari mas y a rakat yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan ini kemudian dinikahkan dengan pelaku denga n berbagai alasan yang dilatarbelakangi oleh keyakinan, budaya, kondisi masyarakat yang religius dan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat. Kondisi ini kemudian sering dimanfaatkan pelaku untuk mengindar dari jeratan hukum dengan dalih telah memperta nggung jawabkan perbutannya dengan menikahi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernikahan tersebut melindindungi hak - hak anak dan bagaimana pertanggungajawaban pidana pelaku anak terhadap korban yang keduanya masih dibawah umur. Metod e penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitik beratkan pada data sekunder dengan spesifikasi de skriptif analitis, yaitu memapa r k an tentang peraturan yang berlaku dan kebijakan apa yang perlu diambil untuk mengatasi maslah tersebut. Hasi l penelitian menunjukan bahwa adanya ketidak sepahaman antara undang – undang perkawinan dan undang - undang perlindungan anak terhadap pen etapan perkawinan anak terkait perlindungan terhadap korban anak. Penetapan perkawinan jelas melanggar undang - undang perl indungan anak, namun dengan pertimbangan hukum yang hidup dalam masyarakat maka dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif bagi korban tindak pidana kesusilaan. Perbuatan pidana pelaku anak tetap harus melalui proses hukum karena secara nyata telah melanggar undang - und ang, meskipun pelaku kejahatan adalah anak namun pola diversi pada undang - udang 11 tahun 2012 tidak dapat diterapkan karena kejahatan yang terjadi merupakan pengecualian dari diversi, namun pola r e storatif jutice tetap harus diterapkan dalam proses pe nangananya, penetapan perkawinan oleh pengadilan perdata dapat dianggap sebagai bagian restoratif justice yang kemud ian putusan penetapan perkawinan tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus hukuman bagi pelaku.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.