• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

T INDAKAN PENGEMBANG PERUMAHAN ATAS PEMBANGUNAN TEMBOK BETON YANG MENGAKIBATKAN TERTUTUPNYA AKSES JALAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG TERKAIT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  227/2018	227/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	227/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	x, 96 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki hubungan yang erat dengan kelangsungan hidup manusia. Era modern ini perekonomian masyarakat Indonesia yang semakin membaik membuat keperluan akan kebutuhan rumah menjadi semakin mendesak. Permasalahan yang sering muncul dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah adalah kepemilikan lahan oleh pengembang perumahan. P ermasalahan saat ini mengenai pembangunan tembok beton menyebabkan penutupan akses jalan warga. Hal ini disebabkan adanya permasalahan kepemilikan lahan antara pengembang perumahan dan masyarakat. Perlu diketahui pula bahwa pembangunan tembok beton yang dilakukan pengembang perumahan tersebut tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji t indakan pengembang perumahan serta bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengembang perumahan kepada warga yang mengalami kesulitan akses jalan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah menekankan penelitian pada data kepustakaan atau data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber yang terkait . Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan PT Megapolitan Devel opment tersebut telah menyalahi fungsi sosial hak atas tanah, serta tidak adanya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah menyalahi peraturan perundang - undangan yang berlaku. Bentuk tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh PT Megapolitan Development sesu ai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku adalah dengan melakukan pembongkaran tembok beton tersebut dan membuka jalan untuk warga yang terisolir.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.